:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9365815/original/072809400_1791196446-121182.jpg)
Kebakaran hutan dan penangkapan benih lobster secara ilegal langsung masuk daftar prioritas Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman begitu ia resmi dilantik sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Serah terima jabatan dari pendahulunya, Jenderal (Purn) Djamari Chaniago, berlangsung di Kantor Kemenko Polkam pada Senin, 5 Oktober 2026.
Dudung mengungkapkan bahwa ia sudah mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga situasi politik dan keamanan tetap stabil. Selain itu, ia juga akan menyimak laporan dari para deputi, wakil menteri, hingga sekretaris kementerian soal program-program yang sedang dan akan berjalan.
“Sebagai gambaran tentang tugas saya ke depan, saya juga sudah diserahterimakan dari Pak Djamari bahwa tugas-tugas yang sudah dilaksanakan ada hal-hal yang menonjol, terutama masalah karhutla, kebakaran hutan, termasuk tentang penanganan eksportir benur,” ujar Dudung di Kantor Kemenko Polkam.
Ia menegaskan bahwa banyak kegiatan di sektor-sektor tersebut yang dilakukan secara ilegal dan melanggar aturan. Kemenko Polkam bersama kementerian terkait akan menggenjot penanganan masalah ini secara maksimal ke depannya.
Dudung juga meminta media massa aktif mengawal transparansi program pemerintah yang melibatkan koordinasi antarkementerian. Menurutnya, Presiden Prabowo sudah memerintahkan agar segala bentuk penyimpangan dituntaskan demi mendukung pencapaian visi strategis pemerintah yang dikenal sebagai Asta Cita.
Dengan deretan pekerjaan rumah yang sudah menanti sejak hari pertama, Dudung tampaknya tidak ingin membuang waktu untuk segera bergerak menertibkan berbagai praktik ilegal yang selama ini menghambat jalannya program pemerintah.
Sumber: Liputan6
