Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kini menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penetapan status tersangka ini memicu reaksi keras dari tokoh pemerintahan sebelumnya.
Mahfud MD, yang menjabat sebagai Menko Polhukam pada periode 2019-2024, secara terang-terangan mendesak Polri untuk mengambil tindakan tegas. Mantan pejabat tinggi ini menganggap pelanggaran hukum semacam ini tidak bisa dibiarkan begitu saja.
Menurut pandangan Mahfud MD, posisi dan kedudukan tinggi seseorang dalam struktur kepolisian seharusnya tidak menjadi perisai dari konsekuensi hukum. Dia menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan adil tanpa memandang bulu.
Kasus penyadapan ini menjadi sorotan publik mengingat melibatkan tokoh-tokoh tinggi negara. Desakan Mahfud MD untuk pemberhentian tidak hormat mencerminkan eskalasi ketegangan dalam ranah penegakan hukum dan kepolisian nasional.
Situasi ini menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum, meskipun hal tersebut masih menjadi ujian bagi konsistensi sistem penegakan hukum Indonesia ke depannya.
Sumber: Sindonews
Jelajah Lainnya
Polri Resmi Larang Anggota Gunakan Vape di Lingkungan Kepolisian
Mayoritas Pemuda Indonesia Bangga Beridentitas sebagai WNI, Survei Tunjukkan Nasionalisme Tetap Kuat
RUU Perampasan Aset Diharapkan Jadi Senjata Hukum Lindungi Korban Investasi Ilegal
