Unila Temukan Bukti Kekerasan Seksual dalam Kasus Dosen RF, Sanksi Masih Dipertimbangkan

Universitas Lampung (Unila) telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap laporan dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang dosen berinisial RF terhadap mahasiswi pascasarjana. Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) menemukan sejumlah unsur yang menunjukkan adanya tindak pidana kekerasan seksual dalam kasus tersebut.

Berdasarkan temuan pemeriksaan, PPKPT telah menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan universitas. Namun, hingga saat ini belum ditentukan jenis sanksi administratif yang akan diberikan kepada dosen yang juga menjabat sebagai Ketua Program Studi tersebut.

“Dalam pemeriksaan kami sudah menemukan unsur-unsur adanya tindak pidana kekerasan seksual. Atas dasar itu, PPKPT memberikan rekomendasi kepada pimpinan,” kata Sukarmin, Tim Advokasi PPKPT Unila, pada Senin (9/11/2026). Sukarmin menjelaskan bahwa PPKPT sendiri bukan lembaga penegak hukum, sehingga tidak berwenang memutuskan kesalahan pidana seseorang.

Regulasi universitas mengatur tiga tingkatan hukuman administratif: ringan, sedang, dan berat. Sanksi paling berat dapat berupa pemberhentian atau pemecatan, namun keputusan akhir diserahkan kepada pimpinan universitas. Sukarmin menegaskan bahwa “Yang jelas telah terjadi pelanggaran dan pelanggaran itu ada sanksinya.”

Unila juga membuka kemungkinan penyelesaian melalui jalur nonlitigasi atau restorative justice jika kedua belah pihak bersepakat. Apabila tidak ada kesepakatan, korban dan pihak terlapor tetap memiliki hak untuk membawa kasus ke jalur hukum formal.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap korban, universitas telah mengganti pembimbing akademik mahasiswi tersebut. Dosen RF tidak lagi terlibat dalam proses bimbingan dan akademik korban untuk memastikan hak korban dalam menyelesaikan pendidikan tidak terganggu.

PPKPT Unila siap memberikan pendampingan kepada korban yang ingin melaporkan kasus ke aparat penegak hukum. Tim advokasi kampus dan Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) siap membantu proses pelaporan jika diperlukan.

Kasus ini bermula dari pengakuan korban yang viral di media sosial. Korban menceritakan bahwa pada 5 Mei 2026, saat menemui RF untuk tanda tangan dokumen akademik, dia mengalami tindakan fisik yang tidak diinginkan termasuk elus pipi, pelukan, dan ciuman di kening. Korban juga menyebutkan kekhawatiran bahwa laporan tidak akan dipercaya karena status jabatan dosen tersebut, dan mengindikasikan ada mahasiswa lain yang mengalami hal serupa.

Proses pemeriksaan PPKPT memiliki batas waktu maksimal 30 hari, meskipun dapat diperpanjang jika diperlukan pendalaman lebih lanjut. Saat ini, penanganan kasus mahasiswi pascasarjana menjadi prioritas utama, sementara beberapa laporan kekerasan lain di lingkungan kampus masih dalam tahap klarifikasi lebih lanjut.

Sumber: Liputan6

Jelajah Lainnya

Pemerintah Siapkan Diskon Tarif Transportasi untuk Liburan Akhir Tahun 2026

Pemburu Satwa di Taman Nasional Way Kambas Ditangkap, Polisi Selidiki Kaitan dengan Kebakaran Hutan

Wakil Menteri Pertahanan Hadiri Peringatan Remembrance Sunday di Jakarta

Rayakan Ulang Tahun, Rossa Kirim Kue ke Anak-Anak Gaza Lewat Relasi Media Sosial